Advertisement
 |
| Foto: Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto |
FragmenKata.com - Sempat bergulir bulan lalu, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden santer diperbincangkan oleh sejumlah elit partai politik dan pejabat level menteri.
Tidak terkecuali Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, salah satu yang kerap mendengungkan wacana penundaan Pemilu 2024. Seolah terorganisir, Ketum PAN Zulkifli Hasan juga turut menyetujui wacana penundaan pemilu dan jabatan presiden diperpanjang tersebut.
Pernyataan dukungan perihal wacana tersebut juga sempat dikumandangkan oleh Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pun turut menyebut bahwa penundaan pemilu jangan dilarang.
Namun, yang paling fenomenal adalah klaim yang datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengaku memiliki big data, dan mengklaim telah menjaring aspirasi dari 110 juta warganet yang meminta penundaan Pemilu 2024.
Tidak terkecuali Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, salah satu yang kerap mendengungkan wacana penundaan Pemilu 2024. Seolah terorganisir, Ketum PAN Zulkifli Hasan juga turut menyetujui wacana penundaan pemilu dan jabatan presiden diperpanjang tersebut.
Pernyataan dukungan perihal wacana tersebut juga sempat dikumandangkan oleh Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pun turut menyebut bahwa penundaan pemilu jangan dilarang.
Namun, yang paling fenomenal adalah klaim yang datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengaku memiliki big data, dan mengklaim telah menjaring aspirasi dari 110 juta warganet yang meminta penundaan Pemilu 2024.
Berkenaan dengan hal itu, Politikus Golkar, Riko Lodewijk Lesiangi, membela Airlangga dan Luhut. Menurutnya, Airlangga dan Luhut sosok yang dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk mengemban jabatan khusus.
"Ketua umum Partai Golkar dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Luhut Binsar Menko Marves dituduh sebagai dalang pengkhianat wacana penundaan pemilu," kata Riko dalam keterangannya, pada Jumat (15/4/2022).
Luhut sendiri mengklaim bahwa big data tersebut tanpa bukti. Sementara Airlangga belakangan mulai lentur dengan pernyataan Presiden Jokowi yang melarang para menterinya dalam menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Berbeda dengan pernyataan Presiden, Riko sendiri tetap membela petinggi partainya tersebut. Dia berpendapat, jika Luhut dan Airlangga seharusnya patut mendapatkan apresiasi, karena selama ini sudah menjalankan tugas sebagai pembantu presiden.
"Ketua umum Partai Golkar dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Luhut Binsar Menko Marves dituduh sebagai dalang pengkhianat wacana penundaan pemilu," kata Riko dalam keterangannya, pada Jumat (15/4/2022).
Luhut sendiri mengklaim bahwa big data tersebut tanpa bukti. Sementara Airlangga belakangan mulai lentur dengan pernyataan Presiden Jokowi yang melarang para menterinya dalam menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Berbeda dengan pernyataan Presiden, Riko sendiri tetap membela petinggi partainya tersebut. Dia berpendapat, jika Luhut dan Airlangga seharusnya patut mendapatkan apresiasi, karena selama ini sudah menjalankan tugas sebagai pembantu presiden.
Di sisi lain, sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi terkait kemungkinan akan diberikannya sanksi kepada para menteri yang mendukung mengenai wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Sanksi kan merupakan bagian dari kewenangan prerogratif, kalau sanksi terhadap anggota PDIP kan itu kami punya otoritas, tapi kalau itu sudah menyangkut di luar PDIP kami tidak punya kewenangan untuk itu," kata Hasto.
Ikuti berita lainnya di Google News, klik di sini
"Sanksi kan merupakan bagian dari kewenangan prerogratif, kalau sanksi terhadap anggota PDIP kan itu kami punya otoritas, tapi kalau itu sudah menyangkut di luar PDIP kami tidak punya kewenangan untuk itu," kata Hasto.
Ikuti berita lainnya di Google News, klik di sini
