Advertisement
 |
| Foto: Jusuf Kalla. |
FragmenKata.com - Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, mengungkapkan terkait tantangan yang akan dihadapi oleh calon presiden pengganti Joko Widodo (Jokowi) pada periode 2024 mendatang. Menurutnya, presiden berikutnya harus bisa membayar hutang pemerintah yang kini telah menginjak nilai triliunan rupiah.
Jusuf Kalla juga mengatakan soal kriteria calon presiden yang cocok untuk memimpin Indonesia pada 2024-2029.
"Saya bilang presiden akan datang harus punya kemampuan besar dan tahan banting karena tantangan pada masa mendatang salah satunya sisi ekonomi masih belum dalam kategori baik," katanya yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Minggu (17/4/2022).
Ia menumjelaskan, angka utang pemerintah terus mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19 berlangsung.
Jusuf Kalla juga mengatakan soal kriteria calon presiden yang cocok untuk memimpin Indonesia pada 2024-2029.
"Saya bilang presiden akan datang harus punya kemampuan besar dan tahan banting karena tantangan pada masa mendatang salah satunya sisi ekonomi masih belum dalam kategori baik," katanya yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Minggu (17/4/2022).
Ia menumjelaskan, angka utang pemerintah terus mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19 berlangsung.
Pasalnya, Kementerian Keuangan telah melaporkan posisi utang pemerintah kini berada di angka Rp 7.014,58 triliun hingga akhir Februari 2022 dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40,17 persen.
Diketahui posisi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan posisi utang per 31 Januari 2022 yang berada di angka Rp 6.919,15 triliun atau 39,63 persen dari PDB. Ini artinya, ada pertambahan utang sebanyak Rp 95,43 triliun dalam waktu satu bulan.
"Hutang terus naik, ini bunganya saja kalau rata-rata 6 persen karena obligasi atau 7–8 persen itu berarti membayar bunga saja Rp 400 triliun," ujar Jusuf Kalla.
Diketahui posisi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan posisi utang per 31 Januari 2022 yang berada di angka Rp 6.919,15 triliun atau 39,63 persen dari PDB. Ini artinya, ada pertambahan utang sebanyak Rp 95,43 triliun dalam waktu satu bulan.
"Hutang terus naik, ini bunganya saja kalau rata-rata 6 persen karena obligasi atau 7–8 persen itu berarti membayar bunga saja Rp 400 triliun," ujar Jusuf Kalla.
Berdasarkan laporan dari APBN KITA edisi Maret 2022, secara nominal terjadi peningkatan total hutang pemerintah seiring dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) dan penarikan pinjaman di Februari 2022.
"Sehingga betul-betul pemimpin (Indonesia, red) berikutnya harus bisa menyelesaikan itu semua," sambungnya.
Ikuti berita lainnya di Google News, klik di sini
"Sehingga betul-betul pemimpin (Indonesia, red) berikutnya harus bisa menyelesaikan itu semua," sambungnya.
Ikuti berita lainnya di Google News, klik di sini
