Advertisement
 |
| Foto: Gedung DPR RI. |
FragmenKata.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, dorong pembatalan perihal pengadaan gorden untuk rumah dinas (rumdin) anggota DPR yang menyentuh angka Rp43,5 miliar.
"Hemat saya selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI alangkah baiknya jika kemudian dengan tegas mengatakan ke publik bahwa Rp43,5 miliar itu untuk gorden rumah jabatan anggota DPR dibatalkan saja," kata Said, Kamis (12/5/2022).
Said mengatakan, yang diinginkan masyarakat bukan terkait transparansi dan persoalan proses pelelangan tersebut, tetapi penolakan terhadap besarnya jumlah anggaran yang dikeluarkan.
"Menurut hemat saya, melihat kecenderungan masyarakat terhadap gorden 40 rumah jabatan anggota DPR Rp43,5 miliar. Dari sisi proses transparansi semua terpenuhi, namun sekarang sudah menjadi pro dan kontra, bukan masalah transparansi, bukan persoalan proses yang terjadi dalam pelelangan. Namun seakan-akan dalam tanda kutip ini melukai hati masyarakat kita di tengah pandemi," terang Said.
Menurutnya, ia merasa bertanggungjawab terhadap proses adanya pengadaan tersebut. Bahkan, Said menilai, tak ada manfaat dari pergantian gorden yang semata-mata hanya menggunakan uang rakyat.
"Hemat saya selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI alangkah baiknya jika kemudian dengan tegas mengatakan ke publik bahwa Rp43,5 miliar itu untuk gorden rumah jabatan anggota DPR dibatalkan saja," kata Said, Kamis (12/5/2022).
Said mengatakan, yang diinginkan masyarakat bukan terkait transparansi dan persoalan proses pelelangan tersebut, tetapi penolakan terhadap besarnya jumlah anggaran yang dikeluarkan.
"Menurut hemat saya, melihat kecenderungan masyarakat terhadap gorden 40 rumah jabatan anggota DPR Rp43,5 miliar. Dari sisi proses transparansi semua terpenuhi, namun sekarang sudah menjadi pro dan kontra, bukan masalah transparansi, bukan persoalan proses yang terjadi dalam pelelangan. Namun seakan-akan dalam tanda kutip ini melukai hati masyarakat kita di tengah pandemi," terang Said.
Menurutnya, ia merasa bertanggungjawab terhadap proses adanya pengadaan tersebut. Bahkan, Said menilai, tak ada manfaat dari pergantian gorden yang semata-mata hanya menggunakan uang rakyat.
"Karena pada akhirnya tidak memenuhi manfaat dan bahkan kalau kalau setiap anggota ditanya pasti juga tidak tahu proses itu yang terjadi, bagaimana proses yang terjadi di penganggaran barang kali saya sebagai Ketua Banggar besarannya pasti tahu dan saya ikut bertanggung jawab, dan kemudian proses satuan tiganya di Kesekjenan dengan BURT," ujarnya.
Selian itu, menurut Said, anggota DPR harusnya merasa malu jika ditanya terkait kepemilikan gorden rumah dinasnya tersebut. Oleh sebab itu, dirinya secara tegas menolak keras pengadaan tersebut.
"Kemudian itu, anggota juga kalau ditanya tentang gorden rumah jabatan juga akan malu bagi setiap anggota akan memalukan, batalkan, batalkan, dan batalkan proyek gorden Rp43,5 miliar," kata politikus PDIP tersebut.
Ikuti berita lainnya di Google News, klik di sini
Selian itu, menurut Said, anggota DPR harusnya merasa malu jika ditanya terkait kepemilikan gorden rumah dinasnya tersebut. Oleh sebab itu, dirinya secara tegas menolak keras pengadaan tersebut.
"Kemudian itu, anggota juga kalau ditanya tentang gorden rumah jabatan juga akan malu bagi setiap anggota akan memalukan, batalkan, batalkan, dan batalkan proyek gorden Rp43,5 miliar," kata politikus PDIP tersebut.
Ikuti berita lainnya di Google News, klik di sini
