Advertisement
 |
| Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok. Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI) |
FragmenKata.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pihaknya akan melakukan audit terhadap perusahaan minyak kelapa sawit termasuk memastikannya untuk membangun kantor pusat berada di Indonesia.
Luhut mengklaim dirinya telah diminta oleh Presiden Jokowi guna menyelesaikan masalah minyak goreng di Jawa dan Bali.
"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit," kata Luhut, Rabu (25/5/2022) kemarin.
Menurutnya, audit tersebut dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi mengenai bisnis sawit yang ada. Hal tersebut meliputi luasan kebun, produksi hingga kantor pusatnya.
"Saya lapor Presiden, 'Pak, headquater-nya (kantor pusat) harus semua pindah ke sini'," ujarnya.
Luhut menegaskan, kantor pusat perusahaan sawit harus berada di Indonesia agar mereka bisa membayar pajak. Pasalnya, hingga kini masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri, sehingga menyebabkan Indonesia mesti kehilangan potensi pendapatan dari sisi pajak.
"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)," ungkapnya.
Luhut mengklaim dirinya telah diminta oleh Presiden Jokowi guna menyelesaikan masalah minyak goreng di Jawa dan Bali.
"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya langsung ke hulunya. Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit," kata Luhut, Rabu (25/5/2022) kemarin.
Menurutnya, audit tersebut dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi mengenai bisnis sawit yang ada. Hal tersebut meliputi luasan kebun, produksi hingga kantor pusatnya.
"Saya lapor Presiden, 'Pak, headquater-nya (kantor pusat) harus semua pindah ke sini'," ujarnya.
Luhut menegaskan, kantor pusat perusahaan sawit harus berada di Indonesia agar mereka bisa membayar pajak. Pasalnya, hingga kini masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri, sehingga menyebabkan Indonesia mesti kehilangan potensi pendapatan dari sisi pajak.
"Bayangkan dia punya 300-500 ribu (hektare), headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia)," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Luhut turut menanggapi banyaknya cibiran perihal peran dan tugas barunya untuk mengurusi masalah minyak goreng.
Luhut menilai, terkait masalah minyak goreng bukan sekadar tentang siapa yang menangani, tetapi yang terpenting, menurutnya, tujuan utama penyelesaian masalah tersebut, yakni agar pasokan dan harganya kembali bisa dijangkau oleh masyarakat.
"Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar siapa yang nanganin, si itu nanganin. Mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres. Buat saya, ingat itu, berpegang teguh pada tujuan," pungkasnya.
Ikuti berita lainnya di Google News, klik di sini
Luhut menilai, terkait masalah minyak goreng bukan sekadar tentang siapa yang menangani, tetapi yang terpenting, menurutnya, tujuan utama penyelesaian masalah tersebut, yakni agar pasokan dan harganya kembali bisa dijangkau oleh masyarakat.
"Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar siapa yang nanganin, si itu nanganin. Mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres. Buat saya, ingat itu, berpegang teguh pada tujuan," pungkasnya.
Ikuti berita lainnya di Google News, klik di sini
